Judul

Pengembangan Pusat Data Terintegrasi di Kota Bandung

Pelaksana

Injabar Unversitas Padjadjaran

Abstrak

Penerapan Sistem pusat data terintegrasi diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tata kelola dan ketersediaan data di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Ketersediaan data yang valid, kontinyu dan terstruktur sangat berguna sebagai landasan dalam menyusun rancangan program-program pembangunan. Dalam upaya memperoleh komponen data yang komprehensif dan mencerminkan kondisi faktual di lapangan, akan dilakukan dengan melibatkan unsur setingkat Rukun Warga (RW) dalam proses pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan merujuk pada kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.

Metode Penelitian yang digunakan yaitu mengkombinasikan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data primer diperoleh berdasarkan penyebaran kuisioner pada OPD Kota Bandung, sementara data sekunder bersumber dari identifikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2019 Kota Bandung. Setelah melalui proses verifikasi dan seleksi maka diperoleh sebanyak 205 jenis data. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan berdasarkan potensi pengumpulan data oleh RW, maka diperoleh komposisi sebagai berikut : 55 jenis data masuk kategori penting (26,8%), 68 data kategori sedang (28,2%) dan 82 data kategori kurang (40%). Pengumpulan data oleh RW dapat memfokuskan pada jenis data dengan kategori tinggi dan sedang.

Struktur data merujuk pada 2 (dua) kategori, yakni: [1] tingkatan data (Individu, Rumah Tangga dan Lingkungan) dan [2] periode waktu pengumpulan (Triwulan, Semester dan Tahunan). Sebaran data mayoritas berada di tingkat Lingkungan dan periode waktu Tahunan. Jenis data di bidang kesejahteraan dan kesehatan mendominasi proporsi data dengan persentase masing-masing 12 persen. Adapun Dinsosnakis dan Disdagin menjadi OPD dengan kebutuhan data terbanyak yakni berturut-turut di angka 18 persen dan 8 persen.

Selain itu, disusun pula Roadmap Pengembangan Sistem Data Kota Bandung disusun selama 5 (lima) Tahun dengan tahapan dimulai dari Starting Up (Inisiasi sistem data), Development (Membangun landasan), Scale Up (Meningkatkan penerapan), Diffusion (Penerapan secara utuhj dan Sophistication (Mengantisipasi perubahan dan kebutuhan).

Tindak Lanjut

Hasil inventarisasi jenis, sumber dan kebutuhan data pembangunan Kota Bandung yang bersumber dari RW terbagi menjadi data Tingkat Individu, Keluarga dan Lingkungan yang selama ini tidak dikumpulkan oleh BPS. Roadmap implementasi untuk 5 tahun, berisi tahapan-tahapan, (1) Penyusunan Substansi, (2) Pengembangan Sistem Blockchain dan (3) Penerapan dan Pengelolaan. Selanjutnya untuk Tahun ke-1 berkoordinasi dengan Diskominfo dan Bagian Pemerintahan, pada tahapan Start Up (Inisiasi Sistem Data Kota) dilakukan pembangunan system, Penyiapan pelatihan Pendataan RW (bahan, metode, pelatih) dan ujicoba serta Finalisasi Pedoman Pengelolaan Data RW. Pada dasar rencana aksi tahap awal berupa penyiapan landasan hukum sangat penting sebagai landasan atau pijakan bagi tahap selanjutnya.