Judul

Kajian Kolaborasi Masyarakat, Swasta dan Pemerintah dalam Pengelolaan RTH di Kota Bandung

Pelaksana

LAPI ITB

Abstrak

Kota Bandung sebagai ibukota Jawa Barat, yang memiliki kepadatan yang cukup tinggi, mencapai 14.768 jiwa/km2 pada tahun 2014, tentunya berdampak pada semakin tingginya kebutuhan akan ruang. Beberapa tahun kebelakang, banyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman, industri, dan perdagangan.Tingginya desakan pertumbuhan penduduk akan ruang dan tingginya harga tanah di Kota Bandung menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Bandung untuk menyediakan lahan RTH. Kondisi luas RTH di Kota Bandung berdasarkan data LKPJ tahun 2015 sebesar 12.15?ri luas keseluruhan Kota Bandung. RTH yang tersebar di Kota Bandung tersebut saat ini pengelolaannya di bawah kendali SKPD Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan RTH diantaranya adalah keterbatasan sumberdaya baik berupa SDM peengelola maupun anggaran, kondisi tersebut apabila dibiarkan akan menyebabkan RTH yang luasannya masih jauh dari kondisi idealpun terancam kehilangan fungsi utamanya. Adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung tersebut, harus disikapi dengan sebuah model pengelolaan RTH yang memperlihatkan kesetimbangan antara ketiga aspek pembangunan yaitu aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek ekonomi. Seluruh pemangku kepentingan harus diberikan ruang untuk berperan aktif dalam pengelolaan RTH. Pemangku kepentingan diartikan sebagai individu, kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah yang memiliki minat dan/atau wewenang untuk mengambil peran dalam pengelolaan sumberdaya alam (Ingles et al, 1999). Pemangku kepentingan dalam penelitian ini terdiri dari kelompok pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, organisasi nir-laba, pihak swasta, dan komunitas. Saat ini Pemerintah Kota Bandung menerapkan 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu desentralisasi, kolaborasi dan inovasi. Paradigma pembangunan saat ini tidak lagi bergantung pada peran pemerintah semata (government), tetapi berkembang menjadi pembangunan yang melibatkan pemangku kepentingan (governance) melalui kolaborasi. Pengelolaan merupakan isu penting menjaga ketersediaan RTH baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, melalui kolaborasi Masyarakat, Swasta dan Pemerintah, diharapkan keterbatasan sumber daya baik manusia maupun pembiayaan yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung dapat teratasi. Kolaborasi diharapkan dapat mengakomodir nilai dan kepentingan publik dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas keputusan publik, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta menghindari konflik. Keterlibatan pemangku kepentingan tiap program pembangunan akan berbeda.

Tindak Lanjut